Centralinformationasean.com)20/7/25)Menanggapi polemik yg terjadi di DPRD Kabupaten Deliserdang, JPKP DPD Deliserdang sangat menyayangkan tertundanya Pengesahan KUA PPAS tahun anggaran 2025, dmana kebijakan anggaran terkait ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dimana puluhan ribu warga masyarakat Deliserdang antri untuk mendapatkan BPJS PBI dan program program lain yang dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Deliserdang, dimana Kesehatan warga masyarakat Deliserdang yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.
Akibat tertundanya program ini oleh oknum elit DPRD, Haris Harahap selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) DPD Deliserdang beserta Sekretaris dan Bendahara menganggap oknum dari wakil rakyat tersebut sepertinya tidak pro ke rakyat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyakat umum.
Dan sangat disayangkan, sesungguhnya DPRD adalah perpanjangan dan perwakilan masyarakat untuk memperjuangkan hak hak dasar masyarakat secara politik di tengah pemerintahan yang sedang berupaya mensejahterakan masyarakat, justru sebaliknya dimana oknum elit DPRD Kabupaten Deli serdang yang berbuat tidak sepantasnya, Melakukan upaya upaya yang bisa menunda pengesahan KUA PPAS tersebut.
JPKP DPD Deliserdang menghimbau kiranya elit DPRD Kabupaten Deliserdang sadar dan bangun dari mimpi bahwa pemerintahan yang dipimpin saat ini adalah pemerintahan yang pro kepada seluruh masyarakat kecil, menengah dan atas.
JPKP DPD Deliserdang sebagai salah satu relawan yang spesifik membantu masyarakat dalam hal kesehatan sangat menyangkan sikap politik yang tidak berpihak ini. Dan akan konsolidasi dengan team relawan lainnya untuk melakukan upaya upaya yang bisa membuat KUA PPAS ini dapat di sahkan di kantor rakyat di Meja sidang DPRD. Sesuai dengan kebutuhan Dasar masyarakat kabupaten Deliserdang secara keseluruhan.
Penulis:(Chris Andries)
