Centralinformationasean.com)PANDAN-Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Drs. Hikmal Batubara dengan resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RANWAL RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Tapteng, Kamis (20/2/2025).
Pada kesempatan itu Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Drs. Hikmal Batubara membacakan sambutan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH, menyampaikan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah RKPD mempunyai kehidupan strategis, yaitu menjembatani antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.
Rencana awal RKPD dibahas bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Forum konsultasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum yang sangat strategis yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu Wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada.
Forum konsultasi publik ini menjadi momen yang sangat penting dalam proses Perencanaan Pembangunan karena memungkinkan semua Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi secara aktif dalam penyempurnaan dokumen RKPD yang berorientasi pada solusi dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan Awal RKPD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilh, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RKP Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD namun, kita perlu menyadari bahwa dokumen ini disusun dalam konteks peralihan menuju Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.
Selanjutnya RKPD, Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026, juga disusun dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Asta Cita Sinergi antara kebijakan di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, menjadi elemen kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan melalui penyelarasan prioritas kita berupaya memastikan bahwa program-program yang dirancang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Nasional. Adapun tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 yakni Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Demokratis dan Berkeadilan.
Lebih lanjut Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng memaparkan bahwa, Tema pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui enam Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri, Implementasi Digitalisasi Desa dalam pengembangan Potensi Desa, meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sangat membutuhkan dukungan perekonomian yang bersinergi antara program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat menciptakan nilai tambah, sehingga produk unggulan daerah meningkatan investasi penguatan peran dan kompetensi, pelaku usaha mikro dan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja serta pendukung perekonomian daerah kabupaten Tapanuli Tengah yang mandiri.
Kemudian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 juga memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik melalui Peningkatan Pelayaran pada urusan pendidikan, kesehatan maupun pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya, demikian juga peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur tata kelola pemerintahan berkelanjutan, tentunya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi menjadi hal yang utama untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian dengan melaksanakan peningkatan peningkatan serta penyediaan infrastruktur daerah antara lain jembatan irigasi dan sanitasi penerapan digitalisasi yaitu sistem transaksi keuangan secara digital yang menjadi gebrakan baru dalam mempermudah transaksi keuangan guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat demikian juga dengan kualitas lingkungan hidup yang merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan lingkungan yang sehat dan bersih tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat tetapi juga dari kontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial.
Kegiatan ini turut dihadiri Pimpinan OPD Tapanuli Tengah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat..(Zulfahmi Pulungan)
