Centralinformationasean.com, Pemerintahan, Sekjend KUB Harum Taylor, Pati mengimbau Agar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , mengusut tuntas Beberapa dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Anggaran,DAK , Restitusi , ketidaksesuaian dalam kegiatan penyediaan makan dan minum di seluruh Organisas Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah kota Pati, Jawa Tengah .
Hal tersebut disampaikan Sekjen KUB Arum Taylor , Kamis 19-12-2024.
Dikatakan Harti, perlu Laporan tambahan dan OTT oleh KPK terhadap 2 Kepala Dinas Pendidikan Pati ,Sarapan , Winarno , PJ Tulus Budianto , terutama “Sarpan ,Winarto ” dapat dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan terjadinya pemotongan BOS ,Uang Buku dan Seragam Guru. Sedang Jumani Sekda pada pos anggaran ganti uang (GU) di Bagian Umum Setda Pemda Pati ,Selama Pemerintahan ditangan Haryanto dua periode,dan Koreksi indikasi ngebutnya dua PJ Bupati sekarang ini yang mencurigakan.
Banyaknya Pengeluaran fantastis sangat tidak wajar bahkan diduga fiktif. Parahnya, kegiatan kegiatan berbau Ceremonial serupa selalu sama setiap tahunnya,” ungkap Hartini.
Terkait temuan tersebut, SPK KUB Harum Taylor telah menyurati beberapa OPD antara lain: 1. Bependa Pekanbaru,.2.Satpol PP. 3. Disperindag. 4.Dinas “Pendidikan” paling Parah. 5.Dinas Perhubungan, 6.Dinas Kesehatan,6. Dinas Kebersihan dan 8. Lingkungan Hidup dan Dinas pemuda ,Olahraga dan Pariwisata Pati untuk klarifikasi, namun sayang para pemangku jabatan tidak pernah memberikan jawaban, sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, ujar nya.
Adapun kegiatan yang kami duga beraroma rasuah tersebut antara lain: Kasus Penerimaan Deviden Perusda BKK Pati yang Fantastis , Dugaan Penyelewengan di BUMD dan BUMDes, Belanja ATK Instansi, Pemeliharaan komputer,Pemeliharaan alat kantor, Belanja makan minum rapat, Belanja makan minum tamu
Belanja makan minum anggota lapangan, Belanja perjalan dinas,
Belanja alat bantu lainnya
Belanja sewa alat bantu,
Belanja tenaga keamanan, Belanja sarana prasaran, Belanja modal,
Belanja perbaikan, Belanja pemeliharaan, Belanja kajian kajian, Belanja jasa servis,
Belanja penyelenggaraan acara,
Belanja jamuan tamu, Belanja sewa gedung, Untuk diaudit dengan benar .
Dari sekian banyak temuan ,sekian item kegiatan
yang asal asalan dilakukan dan tidak bermanfaat yang tentunya, dengan menguras APBD Pati dan pembayarannya menjadi prioritas ketimbang “kegiatan” Skala lainnya seperti pembangunan infrastruktur.
Kita sudah melihat akibat kegiatan yang asal asalan tersebut, pemicu terjadinya defisit anggaran yang berimbas tunda bayar yang memuat kontraktor jadi korban. “Jika ini terus dibiarkan, sampaikan kapanpun Pati akan tetap defisit anggaran,”ulasnya.
“Kami mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya dugaan korupsi di seluruh OPD dilingkungan Pemkot Pati termasuk dugaan korupsi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) juga indikasi TPPU, sebutnya.
Ia menambahkan, kami dari Arum Taylor, berharap kepada KPK turun kembali untuk memeriksa kegiatan pangadaan, Makan minum dan yang bersifat seremonial dari Tahun Anggaran 2019-2024 di seluruh OPD yang kami sebutkan.
Dan kami siap membantu KPK untuk menyediakan data yang kami kantongi yang sedang pulbaket data lainnya .
Untuk di ketahui lebih lanjut Tegas Hartini, terkait Penyimpangan Sejumlah OPD yang kita sebut diatas, telah kita surati pada sekitar bulan Mei – September 2024 lalu kami meminta KPK agar turun ke Pati untuk memeriksanya” tutup Hartini.
