Centralinformationasean com, 20/12/2024, Pati, Pemkab Pati mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),
atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Pada Katalog Elektronik.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Sekda Pati Jumani di Hotel Gran Melia Jakarta, Senin (9/12/24).
Di tempat dan waktu yang sama pula, Penjabat (Pj) Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko pun hadir mewakili Sekda Provinsi Jawa Tengah untuk menerima penghargaan bagi Pemprov Jateng, sekaligus mengikuti Rapat Koordinasi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah terkait Inovasi dan Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Optimalisasi Penggunaan PDN dan Pemberdayaan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui Konsolidasi Pengadaan dan Probity Advice.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pati, Kepala Bagian Prokompim Kabupaten Pati, serta para tamu undangan lainnya.
Ditemui usai acara, Sujarwanto yang juga merupakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng mengatakan bahwa konsolidasi pengadaan merupakan sebuah upaya atau strategi yang bertujuan untuk menghasilkan value for money dari proses pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan berbagai aspek regulasi, SDM, waktu, dan penganggaran.
“Konsolidasi lebih efisien karena dibeli dengan tidak eceran, dengan konsolidasi manfaat dan harganya menjadi sama. Nah langkah ini adalah langkah terobosan yang kemudian mendapatkan penghargaan dari LKPP,” ujar Sujarwanto.
Pj Bupati Pati lebih lanjut menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan barang/jasa merupakan upaya strategis untuk menyederhanakan proses pengadaan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Proses semacam ini sebenarnya upaya untuk menyederhanakan pada saat SKPD melakukan pengadaan yang sama, mereka tidak perlu melakukan proses pengadaan,” imbuhnya.
Menurut Pj Bupati Pati, salah satu keuntungan dari konsolidasi pengadaan adalah adanya kepastian bagi para pelaku usaha.
“Ada kepastian yang mudah dari komunitas dari berbagai institusi dalam proses pengadaan ini.
Dan inilah kemudian yang sekali lagi mendapat penghargaan nasional sebagai provinsi maupun kabupaten yang mempelopori upaya konsolidasi pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Inovasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pati, sambung Sujarwanto, tidak hanya berdampak positif bagi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKK.
“Dengan adanya konsolidasi pengadaan, UMKK memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong peningkatan kualitas produk UMKK agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas”, tutur Pj Bupati.
Sujarwanto juga menyampaikan pesan penting bahwa Kabupaten Pati berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa.
“Inovasi yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKK”, pungkasnya.
(fn3 /FN/ sholihul)
