PAGAR ALAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam menerima kunjungan audiensi dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia guna memperkuat kebijakan perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Pagar Alam.
Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah II, Kantor Wali Kota Pagar Alam, Selasa (05/05/2026). Mewakili Pemerintah Kota, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dahnial Nasution, menyambut langsung kehadiran delegasi KND RI.
Dalam sambutannya, Dahnial Nasution menyampaikan apresiasi atas kehadiran KND RI yang memberikan perhatian khusus bagi pembangunan inklusif di Kota Pagar Alam. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mentransformasi layanan publik agar lebih ramah bagi semua kalangan.
”Kami sangat terbuka terhadap arahan Komnas Disabilitas. Ini adalah momentum evaluasi penting bagi kami untuk memastikan seluruh warga Pagar Alam, tanpa terkecuali, mendapatkan hak dasar dan perlindungan yang setara,” ujar Dahnial.
Lebih lanjut, Dahnial menambahkan bahwa diskusi ini memberikan peta jalan (roadmap) yang konkret bagi birokrasi dalam menyusun program kerja masa depan yang lebih pro-disabilitas.
Komisioner KND RI, Rachmita Maun Harahap, yang hadir sebagai pemateri utama, memberikan apresiasi atas keterbukaan Pemkot Pagar Alam. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama dalam implementasi kebijakan.
”Kehadiran kami bertujuan memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif belaka, melainkan menjelma menjadi aksi nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh kawan-kawan disabilitas di daerah, khususnya di Kota Pagar Alam,” tegas Rachmita.
Agenda ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta komunitas penyandang disabilitas. Dalam sesi tersebut, masing-masing OPD memaparkan progres program kerja yang telah berjalan, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas.
Melalui audiensi ini, diharapkan lahir inovasi kebijakan yang mampu menghapus hambatan sosial dan infrastruktur, menjadikan Kota Pagar Alam sebagai kota yang inklusif, mandiri, dan setara bagi seluruh warganya.
